Kumpulan Regulasi Penataan Ruang

Kumpulan Regulasi Penataan Ruang. Pelaksanaan kebijakan tata ruang wilayah yang dilaksanakan, baik mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Nasional diatur secara detail dengan regulasi yang jelas dan relevan. Hal ini penting mengingat kebijakan tata ruang wilayah yang bersifat terintegrasi berdasarkan kebijakan yang hirarkis dengan tetap memperhatikan karakteristif wilayah masing-masing. 

Regulasi tersebut berfungsi selain menjadi dasar legalitas kebijakan, juga sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan disamping itu yang juga penting dapat mengikat secara hukum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah beberapa regulasi tentang tata/penataan ruang wilayah yang dijadikan landasan legalitas pelaksanaan kebijakan tata ruang di Indonesia.

REGULASI PENATAAN RUANG :

1. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012 (Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali)
2. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 (Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera)
3. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 (Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan)
4. Peraturan Presiden No.62 Tahun 2011 (Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo)
5. Peraturan Presiden No.55 Tahun 2011 (Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar)
6. Peraturan Presiden No.45 Tahun 2011 (Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)
7. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 (Penggunaan kawasan Hutan)
8. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2010 (Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus)
9. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 (Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan)
10. Inpres No. 1 Tahun 2010 (Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan)
11. Undang - undang No.32 Tahun 2009 (Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
12. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 (Penyelenggaraan Penataan Ruang)
13. Undang - undang No.4 Tahun 2009 (Pertambangan Mineral dan Batubara)
14. Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009 (Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota)
15. Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2009 (Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten)
16. Peraturan Menteri PU No.15/PRT/M/2009 (Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 (Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah)
18. Peraturan Menteri Kehutanan No.50 Tahun 2009 (Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan)
19. Peraturan Menteri Kehutanan No.28 Tahun 2009 (Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 (Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
21. Undang - undang No.39 Tahun 2009 (Kawasan Ekonomi Khusus)
22. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 (Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR)
23. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 (Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan)
24. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup)
25. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 (Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia)
26. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 (Tata Pengaturan Air)
27. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 (Perencanaan Hutan)
28. Peraturan Menteri PU No. 49/PRT Tahun 1990 (Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air)
29. Peraturan Menteri PU No. 48/PRT Tahun 1990 (Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai)
30. Peraturan Menteri PU No. 39/PRT Tahun 1989 (Pembagian wilayah sungai)
31. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M Tahun 2007 (Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi)
32. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M Tahun 2007 (Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor)
33. Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M Tahun 2007 (Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai)
34. Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M Tahun 2007 (Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya)
35. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan)
36. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M Tahun 2002 (Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang)
37. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT Tahun 1990 (Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air)
38. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009 (Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya)
39. Keputusan Presiden No.4 Tahun 2009 (Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional)
40. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura)
41. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)
42. Undang-undang No.28 Tahun 2002 (Bangunan Gedung)
43. Undang-undang No.24 Tahun 2007 (Penanggulangan Bencana)
44. Undang-undang No.27 Tahun 2007 (Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil)
45. Undang-undang No.19 Tahun 2004 (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang)
46. Undang-undang No.4 Tahun 1992 (Perumahan dan Pemukiman)
47. Undang-undang No.38 Tahun 2004 (Jalan)
48. Undang-undang No.32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah)
49. Undang-undang No.7 Tahun 2004 (Sumber Daya Air)
50. Undang-undang No.23 Tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup)
51. Keppres Nomor 114 Tahun 1999 (Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur)
52. Undang-undang No.7 Tahun 1970 (Penghapusan Pengadilan Landreform)
53. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 (Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.)
54. Undang - Undang No.20 Tahun 1961 (Pencabutan Hak Hak Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya)
55. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 (Penatagunaan Tanah)
56. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000 (Koordinasi Penataan Ruang Nasional)
57. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 (Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria)
58. Undang - Undang No.25 Tahun 2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
59. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 (Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.)
60. Undang - Undang No.41 Tahun 1999 (Kehutanan)
61. Undang - Undang No.26 Tahun 2007 (Penataan Ruang)

Keterangan : Klik  regulasi yang diinginkan untuk download (format download PDF file).

uiputra

------------------------------------------------------

rumahkarangsari.blogspot.com

2012